Harmonisasi Akuntansi Internasional

Harmonisasi Akuntansi Internasional

Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian)beragam. praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi akuntansi mencakup:

  1. Standar akuntansi (yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan)
  2. Pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek.
  3. Standar audit Survei Harmonisasi Internasional.

Keuntungan Harmonisasi Internasional

Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak diseluruh dunia tanpa adanya hambatan. Dengan standar pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi yang digunakan  diseluruh dunia secara konsisten akan memperbaiki efisiensi alokasi modal. Dengan demikian investor dapat membuat keputusan yang lebih baik, portofolio akan lebih beragam dan resiko keuangan akan berkurang.

Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam merger dan akuisisi. Gagasan terbaik akan muncul dari aktivitas pembuatan standar yang nantinya dapat disebarluaskan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

Penerapan Standar Internasional

Standar akuntansi internasioanal digunakan sebagai hasil dari:

  1. Perjanjian internasional atau politis
  2. Keputusan secara sukarela (yang didorong secara profesional)
  3. Keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasioanl

Organisasi Internasional Utama yang Mendorong Harmonisasi Akuntansi

Berikut enam organisasi yang telah menjadi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional:

  1. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB).
  2. Komisi Uni Eropa (EU)
  3. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO)
  4. Federasi Internasional Akuntan (IFAC)
  5. Kelompok Kerja Ahli Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan (Internasional Standars of Accounting and Reporting- ISAR), bagian dan konferensi PBB dalam Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD)
  6. Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi_Kelompok Kerja OEDC).

Konfergensi IFRS

Saat ini dunia akuntansi masih disibukkan dengan adanya standar akuntansi yang baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Internasional IFRS. Dengan tujuan penerapan IFRS yaitu memastikan bahwa  laporan keuangan internal perusahaan mengandung informasi berkualitas tinggi. Dan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Serta dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Perlunya Harmonisasi Standar Akuntansi Indonesia

Indonesia sudah menerapkan standar akuntansi internasional namun sifatnya baru harmonisasi dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar akuntansi internasional tersebut. Dikarenakan diperlukannya pemahaman dan biaya asosiasi yang mahal pula. Dan untuk adopsi standar akuntansi internasional baru dilakukan oleh perusahaan publik yang merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional saja tetapi juga secara internasional. Sebagai contoh adalah PSAK No 24, itu mengadopsi sepenuhnya IAS nomor19. Standar berhubungan dengan imbalan kerja atau emplyee benefit.

Tantangan Konfergensi

Saat ini perusahaan Indonesia masih menerapkan standar laporan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dan untuk menghadapi pengalihan IFRS, terdapat beberapa tantangan mendasar yangperlu dicermati. Selain itu, konversi standar akuntansi Indonesia terhadap IFRS akan berdampak juga pada beberapa praktek akuntansi yang fundamental. Seperti konsep nilai wajar, pengungkapan keuangan aspek penyajian kembali laporan keuanagan, penetuan mata uang keuangan, dan lainnya yang harus diketahui oleh semua organisasi maupun lembaga yang berperan dalam proses adopsi IFRS.

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional  IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK serta peran regulator yang terakit sepakat akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS pada tahun 2012.

PERBEDAAN ANTARA HARMONISASI DAN STANDARISASI

Konsep yang ternyata lebih populer dibandingkan standardisasi untuk menjembatani berbagai macam standar akuntansi di berbagai negara adalah konsep harmonisasi. Harmonisasi standar akuntansi diartikan sebagai meminimumkan adanya perbedaan standar akuntansi di berbagai negara (Iqbal 1997:35). Harmonisasi juga bisa diartikan sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama.

FASB memandang bahwa suatu standar akuntansi internasional harus (a) memiliki kualitas tinggi dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pembuat keputusan lainnya dalam mengambil keputusan serupa mengenai alokasi sumber daya dalam perekonomian, dan (b) membuat berbagai standar akuntansi di berbagai negara menjadi convergent atau semirip mungkin. Di satu sisi FASB menginginkan adanya standardisasi standar akuntansi namun tidak mengingkari bahwa proses menuju standardisasi tersebut harus melalui proses harmonisasi yang lebih terarah menuju standardisasi.

Standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi (high-quality) adalah suatu standar akuntansi yang tidak bias, dan menghasilkan suatu informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para investor, kreditur dan pihak-pihak yang mengambil keputusan serupa. Standar tersebut harus:

  1. Konsisten dengan kerangka konseptual yang mendasarinya
  2. Menghindari atau meminimumkan adanya prosedur akuntansi alternatif, baik implisit maupun eksplisit dengan mengingat faktor comparability dan consistency.
  3. Jelas dan komprehensif, sehingga standar tersebut dapat dimengerti oleh pembuat laporan keuangan, auditor yang memeriksa laporan keuangan berdasarkan standar tersebut, oleh pihak-pihak yang berwenang mengharuskan pemakaian standar tersebut serta para pengguna informasi yang dihasilkan berdasarkan standar tersebut.

FASB menganggap bahwa bagaimanapun caranya suatu organisasi penentu standar akuntansi internasional dibentuk, struktur organisasi tersebut harus bisa memungkinkan kedelapan fungsi di atas berjalan baik. Struktur organisasi juga harus memasukkan kelima karakteristik di atas agar bisa mengembangkan standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi. Berdasarkan pemikiran ini, alternatif yang dapat dipakai di masa depan adalah (a) IASC bisa tetap eksis dengan pembenahan struktur seperti yang disarankan FASB, atau (b) dibentuk suatu organisasi baru dengan struktur baru seperti yang disarankan FASB, yang tetap meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh IASC, atau (c) memodifikasi FASB agar bisa lebih diterima secara luas di seluruh dunia. Alternatif ketiga ini didasari oleh keyakinan bahwa FASB memiliki peran sebagai a global leader in accounting standard setting.

 

Sumber:

  • gunadarma.ac.id/2012/04/akuntansi-internasional-bab-8-resume-harmonisasi-akuntansi-internasional/
  • Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 – 161. Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)

 

                                                                        UTRIN SAFITRI/ 27212535 / 4EB17 / UG

Akuntansi Komparatif Asia (Cina)

asia

Akuntansi Komparatif Asia (Cina)

Kita tau bahwa ekonomi negara Cina menempati urutan ke-6 terbesar di dunia.  Dan ciri utama reformasi Cina adalah pendekatan bertahap pada liberalisasi ekonomi.  Negara Cina memiliki ¼ populasi dunia, dan reformasi pasarnya membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sejak 1970 Cina telah mengubah kebijakan perekonomian, dari perekonomian terpusat ke perekonomian pasar. Peraturan akuntansi baru Cina telah dikembangkan untuk meningkatkan perdagangan dan limited liability bebas. Sejarah negara Cina telah menggunakan akuntansi terkuak pada abad 2200 SM pada masa dinasti Hsiu untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di antara pejabat kerajaan dan pangeran dinasti Xia (2000-1500 SM).

Karakteristik dasar akuntansi cina dimulai sejak pembentukan RRC pada tahun 1949 menerapkan sistem ekonomi terpusat, memperlihatkan prinsip dan pola marxis meniru sistem kesatuan soviet. Pelaporan keuangan terjadwal dan lengkap, fitur utamanya adalah orientasi pengaturan dana dimana dana berarti properti, barang dan material yang digunakan dalam produksi. Pelaporan keuangan ditekankan adanya neraca, yang memfleksikan sumber daya dan kebijakan pemerintah.

Perekonomian Cina saat ini dapat digambarkan sebagai ekonomi hybrid atau percampuran, dimana negara  yang mengontrol komoditas dan industri strategis. Sementara itu industri lainnya seperti perdagangan dan sektor swasta ditumbuhkan dengan sistem yang berorientasi pasar.

Peraturan dan pembinaan akuntansi

Pada tahun 2000 Undang-undang akuntansi telah dirubah, dan mencakup semua perusahaan dan organisasi termasuk semua yang tidak dipegang atau diatur oleh negara. Dewan Negara telah mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bagi Perusahaan (Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises-FARR). Semua peraturan fokus pada pembukuan, persiapan laporan keuangan, praktik pelaporan dan akuntansi keuangan lainnya dan berbagai hal tentang pelaporan.

Peraturan dan pembinaan akuntansi di Cina:

  1. Cina mulai mengembangkan perekonomian pasar, dan sejak 1 Juli 1993 diterbitkan ABSE ( Accounting Standards for Business Enterprises). sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntut perkembangan standar baru akuntansi yang pada akhirnya menyeragamkan praktik domestik dan akuntansi cina dengan praktik internasional.
  2. Pada tahun 2006 semua perusahaan di Cina wajib menggunakan ABSE sebagai standar pelaporannya.
  3. Sedangkan untuk auditornya, Cina membentuk CICPA yang mengatur syarat menjadi CPA.

Komite standar akuntansi Cina CASC telah didirikan pada tahun 1998 sebagai lembaga berwenang didalam departemen keuangan yang berwenangdidalam departemen keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Semua standar ini untuk  memusatkan standar akuntansi Cina dengan Internasional Financial Reporting Standards (IFRS).

Sampai tahun 1995 cina memiliki 2 organisasi akuntansi profesional. CICPA didirikan tahun 1988 mengatur sektor perusahaan swasta. CACPA bertanggungjawab atas audit perusahaan-perusahaan pemerintah dan dibawah otorisasi agen yang terpisah, badan administrasi audit negara. Pada tahun 1995 CICPA dan CACPA bergabung, dengan mengusung nama CICPA, mengembangkan standar pengauditan dan bertanggungjawab atas kode etik profesional.

Pelaporan Keuangan

Periode akuntansi diwajibkan untuk sama dengan tahun kalender. Laporan keuangan terdiri dari:

  1. Neraca
  2. Laporan laba rugi
  3. Laporan arus kas
  4. Catatan atau laporan keuangan
  5. Penjelasan kondisi keuangan

Laporan keuangan harus digabungkan, bersifat perbandingan, di Cina dan diungkapkan dengan mata uang Cina, Renminbi. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh CPA Cina.

Patokan Akuntansi

Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian. Laporan keuangan untuk cabang perusahaan di luar negeri untuk laporan laba rugi dikonversikan pada nilai tukar rata-rata tahunan, dan konversi yang berbeda juga ditunjukkan kepada ekuitas. Dan perbedaan konversi juga terjadi pada laba.

Utrin Safitri/ UG/ 27212535/4EB17

Sumber:

Choi, Frederick D.S., dan Meek, Gary K., 2010, International Accounting Buku-1, Penerbit Salemba Empat.

 

Kasus Pertamina Energy Trading Limited (Petral)

Jakarta -PT Pertamina (Persero) memilih auditor asal Australia, Kordamenta, dalam audit Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral). Banyak pihak bertanya mengapa perusahaan migas pelat merah itu tidak memakai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Perusahaan Pertamina Wisnuntoro mengungkapkan, proses audit yang dilakukan auditor asing tersebut berbeda dengan audit dari BPK. Pemilihan auditor dilakukan dengan seleksi yang ketat.

“Auditor yang kita tunjuk sudah sesuai dengan saat tender. Ada 6 peserta yang ikut, dan akhirnya kita pilih Kordamenta, dan (audit) yang dilakukan BPK dengan Kordamenta itu berbeda,” ungkap Wisnuntoro dalam diskusi Energi Kita di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).

Ia menuturkan, BPK hanya melakukan audit pada laporan keuangan, operasi, dan transaksi. Sementara, auditor yang disewa Pertamina diharuskan melakukan audit forensik, atau audit menyeluruh untuk menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan minyak.

“Audit forensik itu beda, yang dilakukan BPK itu operasional, keuangan, dan transaksional. Memang dari BPK ada temuan kecil, tapi dengan audit forensik untuk gali hal-hal yang di luar sistem, seperti komunikasi atau email antara karyawan dan vendor selama tender. Jadi secara hasil pun beda,” tegas Wisnuntoro.

Wisnuntoro melanjutkan, tidak dilibatkannya BPK dalam audit Petral juga sesuai dengan arahan dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk pemerintah.

“Ini juga wujud intervensi pemerintah. Saat direksi Pertamina baru terbentuk, ada niat melakukan perubahan pada pengadaan minyak perusahaan. Dan penunjukan auditor forensik itu rekomendasi dari tim, bahkan tim mensyaratkan hanya 1 tahun masa yang diaudit, kita minta tambah 3 tahun dari tahun 2012,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengungkapkan, dirinya mendukung penuh langkah Pertamina menggunakan auditor independen untuk menyelidiki kejanggalan dalam proses tender BBM di Petral. Pasalnya, audit proses tender BBM sebelumnya dari BPK malah dinyatakan wajar.

“Yang sekarang disajikan ke publik itu ada 2 hasil audit, forensik dan audit BPK. Itu jelas sekali dalam laporannya BPK tidak ada masalah. Sementara adanya audit forensik menyatakan ada kesalahan beberapa hal, ini kan aneh,” kata Satya.

Dengan hasil audit BPK yang menyatakan tidak ada masalah, menurut Satya, hal ini justru menimbulkan keanehan karena hasil audit yang berbeda.

“Jangan audit hanya untuk motif politik. Jangan sampai ada kesan bahwa Kordamenta independen, tapi yang bayar Pertamina jadi beda. Hasil audit BPK tidak sedetail audit forensik,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Muhammad Idris – detikfinance

Minggu, 15/11/2015 16:25 WIB

 

Hasil review kasus Petral (Pertamina Energy Trading Limited)

  1. Nama KAP : Kordamenta
  2. Jenis audit yang dilakukan : jenis audit yang dilakukan oleh Kordamenta adalah audit forensik atau audit menyeluruh didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang dapat digunakan di muka pengadilan.
  3. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor independen Kordamenta adalah untuk menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan minyak. Audit forensik untuk gali hal-hal yang di luar sistem, seperti komunikasi atau email antara karyawan dan vendor selama tender. Dengan mengumpulkan bukti-bukti audit seperti menemukan email atau obrolan via sosial media yang ditengarai membocorkan informasi terkait patokan harga dan volume bahan bakar minyak, yang nantinya akan diteliti lebih lanjut dalam mengambil langkah untuk perbaikan kebijakan yang akan dilakukan.

Berikut Gambaran Proses Audit Forensik

  1. Identifikasi masalah

Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

  1. Pembicaraan dengan klien

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

  1. Pemeriksaan pendahuluan

Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

  1. Pengembangan rencana pemeriksaan

Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

  1. Pemeriksaan lanjutan

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

  1. Penyusunan Laporan

Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah:

  1. Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
  2. Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.
  3. Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut. 
  1. Kesimpulan:

Proses audit yang dilakukan auditor asing tersebut berbeda dengan audit dari BPK, BPK hanya melakukan audit pada laporan keuangan, operasi, dan transaksi. Sementara, auditor yang disewa Pertamina diharuskan melakukan audit forensik, atau audit menyeluruh untuk menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan minyak. Dari 2 hasil audit (forensik dan audit BPK) ditemukan perbedaan yaitu dalam laporannya BPK tidak ada masalah. Sementara adanya audit forensik menyatakan ada kesalahan. Audit forensik terhadap Petral meliputi keuangan periode 2012-2015.

Dan Kordamentha tidak menemukan bukti atau informasi adanya korupsi maupun suap yang diterima oleh para karyawan petral. Hasil tersebut berdasarkan peninjauan (review) dokumentasi, data elektronik,wawancara, dan lain-lain. Pencarian bukti adanya korupsi juga sulit dilakukan karena auditor tidak berwenang membuka data-data rekening dan aset para karyawan Petral. Sebaliknya hasil audit petral selama periode Januari 2012 hingga Mei 2015 itu hanya menemukan adanya penyimpangan dalam proses operasional perusahaan.

Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia

Dalam kasus Petral ini terdapat beberapa prinsip, di antaranya :

  • Tanggung jawab Profesi

Lembaga audit independen (Kordamentha) sudah bertanggung jawab terhadap profesi kode etik akuntan karena sudah menyiapkan bukti- bukti dan mengaudit para pegawai nakal hingga menemukan kecurangan- kecurangan yang merugikan Negara.

  • Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Dalam kasus ini, lembaga audit independen (Kordamentha) telah membuktikan pegawai yang ber­masalah tidak diberikan izin untuk mendapatkan wewenang lagi dalam menjalankan tugas di bagian Impor BBM. Hal ini menunjukan integritasnya dan agar segera di realisasi sehingga meningkatkan kepercayaan publik (masyarakat).

  • Obyektivitas

Lembaga audit independen, Kordamentha merupakan auditor eksternal yang bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Dari pernyataan di atas, lembaga audit independen, Kordamentha, sudah melakukan audit sesuai dengan kode etik No. 100 dengan baik tentang independensi dan integritas pada profesi yang ia kerjakan. Kordamentha menemukan ada pegawai Pertamina yang tidak kooperatif dalam mendukung proses audit forensik kegiatan bisnis Petral selama periode 1 Januari 2015-31 Mei 2015.

  1. Temuan Audit

Beberapa temuan auditor tersebut antara lain:

  1. Ketidakefisienan rantai suplai, berupa mahalnya harga crudedan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan, pengaturan tender mogas, kelemahan pengendalian HPS, kebocoran informasi tender, dan pengaruh pihak eksternal.
  2. Adanya perubahan kebijakan signifikan pada 26 Juli 2012, di mana ada arahan dari Menteri BUMN yang sebelumnya, saat itu ada arahan langsung lakukan trading pengadaan kepada NOC yang menimbulkan potensi inefisiensi dari sisi nilai dan volume.

 

                                                                                  (Utrin Safitri , SS-UG , 4EB17)

Sumber :

http://nasional.sindonews.com/read/1062348/13/kpk-kaji-hasil-audit-kasus-petral-1447762243 (diakses tanggal 28 Desember 2015 pukul 03.44 WIB)

http://ekbis.sindonews.com/read/1060091/34/audit-forensik-temukan-kebocoran-rahasia-kasus-petral-1447059672 (diakses tanggal 28 Desember 2015 pukul 03.55 WIB)

http://ekbis.sindonews.com/read/1060021/34/audit-forensik-kelar-tugas-pertamina-di-petral-selesai-1447044509 (Diakses tanggal 28 Desember 2015 pukul 04.01 WIB)

http://finance.detik.com/read/2015/11/15/162533/3071566/1034/ini-alasan-pertamina-pakai-auditor-asing-dalam-audit-petral (Diakses tanggal 29 Desember 2015 pukul 03.48 WIB)

http://news.liputan6.com/read/2368299/sudah-terima-hasil-audit-petral-kpk-siap-usut-dugaan-korupsi (Diakses tanggal 29 Desember 2015 pukul 04.58)

 

 

 

 

Happy Ice Cake mengeluarkan menu baru “Banana Brownies Ice Cream”

ccc

IMG-20150422-WA0010                  IMG-20150422-WA0008
You are not satisfied with the usual ice cream you feel?
Create your ice cream lovers, just try! Banana Brownies Ice Cream
Ice cream with bananas and a touch of mint brownies and vanilla and chocolate flavors and a sprinkling of cheese on top. With pieces made thereon strowberry unique sour taste mixed with pieces of gelatin and oreo that will shake your tongue. Quite simply by eating Banana Brownies Ice Cream, then Choclate, Vanilla and Milk will attack your tongue.
Hmmmm Yummyyyyyy !!!
Crowded salty sour sweet taste, lo definitely drool
Banana Brownies Ice Cream only for enthusiast delights
Let’s in order not to run out……

Address : Bojong Rangkong, Pulogebang Cakung East Jakarta

Phone: ( 021) 8845669

FOLLOW ME

utrin.safitri1@yahoo.co.id

happyicecake@yahoo.com

download

Happy Ice Cake

images

Happy Ice Cake

instagram

HappyIceCake

HIDDEN PARADISE BEACH REPLACE HINTERLAND DISTRICT KEBUMEN

HIDDEN PARADISE BEACH REPLACE HINTERLAND DISTRICT KEBUMEN

Introduce me Utrin Safitri here I will try to write a new tourist spot I visited a year ago that the Eid 2014. This beach is different from the other beaches I have ever visited before. This beach has a view that is so amazing and exotic hidden, and many people who do not know because it is located in the coastal hinterland that is South Beach. That comes to your mind is where the beach? And why until called heaven, and where the location of the beach? Well let’s we look ….menganti

Beach this one is so exotic, not inferior to other beaches in Indonesia. One of the beaches, which have long known by people around Kebumen for its beauty, but largely unknown outside the region, and recently the Government Kebumen in 2011 formally make the beach as a tourist open and attractive tourist destination.
There are several attractions that are well known Kebumen beaches, such as Logending Beach, Karangbolong, Petanahan and suwuk. However, the beaches have black sand. Unlike the Kebumen Menganti Beach has white sand lure. If to describe how beautiful the beach Menganti Kebumen not enough only in the form of writing, we should go and see the beauty of its own.

peta menganti

The beach is located in the village Menganti Karangduwur, sub father, Kebumen. Located approximately 40 kilometers from the district Deal. Menganti beach can be reached by motor vehicle. But it is better to use a motorcycle, do not use a car or bus. Because the terrain is so steep, winding and very difficult to pass. Need struggle deh anyway to get over there. But will pay off when it reached the coast. And we will immediately shout WOW … geez really good. With white sand with blue water and surrounded by green hills and cliffs towering nature that would make us so amazed how beautiful Menganti Beach.

If you want to see more sights cool again we can go up to the hill which is at the eastern side, because there are 20 meters tall lighthouse tower. Myth Menganti Beach Kebumen change their name taken from the Java language, which means waiting. And from the beginning, long time ago there was a warlord of the Majapahit kingdom who had fled to the southern coast of Java because of relationship with her lover who is not in Bless the King. And they agreed to meet at the edge of the ocean and beautiful white sand. Throughout the day, the commander continues to await the idol of the heart until the end of the idol of the heart was not forthcoming at the top of a limestone hill. And the commander was kept waiting and waiting until long. And based on the story is the origin of the name Menganti Beach.

Previous location only be a fishing boat landing. And only known by the people around Kebumen, I hope that the local government especially the local government to be more serious Kebumen maintain and preserve this Menganti Beach. As spelled out on the beach which is required to visit while in kebumen. Too unfortunately not if the exquisite natural beauty is not much dinimati by tourists. With admission only two thousand five hundred dollars for one person.
karcis pantai
C360_2014-07-27-08-02-18-635
C360_2014-07-27-07-44-54-558

A few of my posts about the beauty Menganti Beach. Do not miss if you are passing through the area Kebumen Central Java, hopefully you are interested to visit and going to regret it if not visit,,, Thank you.
C360_2014-08-04-16-22-15-339

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA 2 “KEGUNAAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA”

 

KEGUNAAN PAJAK  UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

 

 Logo_Gunadarma     Disusun oleh :

Nama : Utrin Safitri

NPM : 27212535

Kelas : 3EB17

UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2014/2015

 

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejteraan secara umum.

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri.

Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia.

1.2 Tujuan

  1. Menjelaskan efek yang ditimbulkan oleh pajak terhadap perekonomian.
  2. Untuk mengetahui kegunaan pajak bagi ekonomi negara.
  3. Dapat memberikan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pajak.
  4. Mengetahui pengaruh pajak terhadap perekonomian.

1.3 Manfaat Penelitian

 Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

  1. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah dalam membuat rancangan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan.
  2. Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi pembaca maupun peneliti yang berminat dengan masalah ini.
  3. Untuk menambah wawasan bagi penulis.

 

Tugas Softskill Bahasa Indonesia 2 ” Laporan Keuangan “

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA 2

LAPORAN KEUANGAN PT GUDANG GARAM Tbk

 

 Logo_Gunadarma

 Disusun oleh :

UTRIN SAFITRI

27212535

3EB17

 

 UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2013/2014

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kehadirat Alloh SWT penulis panjatkan, karena berkat Rahmat serta bimbingang-Nya penulis berrhasil menyelesaikan makalah tentang “Analisis Laporan Keuangan”. Adapun makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia 2. Makalah ini berisikan tentang analisis laporan keuangan perusahaan PT GUDANG GARAM Tbk.

Semoga makalah “ Analisi Laporan Keuangan ( PT GUDANG GARAM Tbk) periode tahun 2007-2008 ini bermanfaat bagi masyarakat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahun bagi kita semua.

                                                                                    Jakarta, 26 Desember 2014

                                                                                                Utrin Safitri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  • LATAR BELAKANG

 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi manajemen. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan  (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam memilih metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan. Wardhani (2008) menyatakan fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan.

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan maka perlu dibuat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Teknik analisis yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik analisis untuk mengetahui hubungan matematis dari pos-pos tertentu dalam setiap elemenlaporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, agar dapat diketahui perubahan yang terjadi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio-rasio laporan laba-rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba-rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun  berasal dari data neraca dan laporan laba-rugi. Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan tersebut meningkat atau bahkan menurun dan didalam menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas

(leverage), rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan.

Diharapkan dengan analisis ini dapat diketahui gambaran keadaan keuangan perusahaan, sehingga interpretasi pengguna laporan terhadap laporan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,terutama bagi direktur dalam rangka menetapkan kebijakan, menyusun rencana yang lebih baik, serta menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat agar prestasi manajemen semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat pentingnya analisis terhadap laporan keuangan sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kondisi keuangan serta prestasi (keberhasilan) suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mendalami dan membahas topik tentang “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PT GUDANG GARAM Tbk”.

  • RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut :

  • Apakah Kinerja perusahaan pada PT. GUDANG GARAM Tbk, mengalami peningkatan pada periode 2007-2008 ditinjau dari laporan keuangan dengan menggunakan analisis Current Ratio, Retrun on Assets dan Debt to Equity Ratio?
  • TUJUAN PENULISAN

 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah :

  • Untuk mengetahui kinerja perusahaan pada PTGUDANG GARAM Tbk dilihat dari Current Ratio, Retrun on Assets dan Debt to Equity Ratio.

 

 

 

  • MANFAAT PENULISAN

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bukan hanya secara teoritis tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, diantaranya yaitu :

  1. Bagi Perusahaan

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga memberikan gambaran dan pertimbangan bagi PT. Indomobil Sukses Internasional untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

  1. Bagi Pembaca

Untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

  1. Bagi Penulis

Untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang diperoleh dengan praktek yang sesungguhnya

BAB II

PEMBAHASAN

  1.       LAPORAN KEUANGAN
  2. Pengertian Laporan Keuangan
  • Laporan keuangan merupakan data akuntansi yang dapat memberikan informasi yang relevan bagi investor, kreditur atau pihak lain dengan mengambil keputusan ekonomi.
  • Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bagi pemakai laporan keuangan. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan di masa yang akan datang.
  1. BAGIAN-BAGIAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian-bagian dari laporan keuangan meliputi :

  1. Neraca (Balance Sheet), menyajikan aktiva pada sisi sebelah kiri,yang merupakan alokasi dari dana,kewajiban dan ekuitas pada sebelah kanan yang merupakan sumber dana perusahaan.
  2. Laporan Laba Rugi (Income Statement), Laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi,biasanya setiap satu kuartal atau satu tahun.
  3. Laporan Laba Ditahan (Statement of Shareholders Equity),menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas untuk mengidentifikasi alasa perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktivanya.
  4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow),Tujuan dari pembuatan laporan arus kas ini adalah:
  5. Memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu.
  6. Memberikan informasi mengenai efek kas dari tiga kategori aktivitas yaitu aktivitas investasi,aktivitas pendanaan,aktivitas operasi.
  1. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

APB Statement No.4 berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises. Laporan ini bersifat deskriptif, dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini, tujuan laporan keuangan di golongkan sebagai berikut :

  1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP

  1. Tujuan Umum
  • Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan
  • Kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba
  • Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
  • Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban
  • Mengungkapkan informasi relevan lainnyayang dibutuhkan para pemakai laporan.
  1. Tujuan Kualitatif
  • Relevance: memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
  • Understanability: informasi yang dipilih untuk disajkan bukan saja penting tetapi juga harus informasi yang di mengerti pemakai
  • Verifiability: hasil akuntansi harus dapat di periksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.
  • Neutrality: laporan akuntansi harus bersikap netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Timelines: laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilaan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
  • Comparability: informasi akuntansi harus dapat saling di bandingkan,artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.
  • Completeness: informasi akuntansi yang dilaporkan harus harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai
  1. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAN TUJUAN PENGGUNAANNYA
  1. Investor :penanam modal dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
  2. Karyawan : karyawan dan kelompok yang mewakili merekatertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, juga tertarik dengan informasi untuk~ menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja dan kesempatan kerja.
  3. Pemberi pinjaman :pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjamari serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
  4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya :pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usah berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utam rnereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
  5. Stakeholders (para pemegang saham) : para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang diperoleh dan penambahan modal untuk business plan 
  6. Pelanggan :para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.
  7. Pemerintah : pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumberdaya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statisti lainnya
  8. Masyarakat :perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat daiam berbagai cara. Misalnya: perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitasnya.
  1.       JENIS LAPORAN KEUANGAN

Dua jenis laporan keuangan utama yang umumnya dibuat oleh setiap perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi.

Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca juga berarti suatu laporan yang sistematis tentang Aktiva (assets), Utang (liabilities), dan Modal Sendiri (owner’s equity).

Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu.

Pada akhir periode, perusahaan akan membuat laporan keuangan. Akhir periode bisa tiap akhir bulan atau tiap akhir taun, laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak luar perusahaan umumnya dibuat tiap akhir taun.

Berikut laporan keuangan PT GUDANG GARAM Tbk

Periode 30 Juni 2008 dan 2007

laporan keuangan PT GUDANG GARAM Tbk

Cara Penghitungan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas

  1. Rasio Likuiditas

Menurut Sutrisno (2009:215), “Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera dipenuhi.”Menurut Munawir (2007:31), “Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan  perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.” Perusahaan dikatakan likuid apabila memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban  jangka pendeknya dan jika tidak mampu disebut likuid. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi.

LIKUIDITAS = AL / HL

Tahun 2008     = 17.955.845 / 9.437.259

= 190 %

Tahun 2007     = 15.027.032 / 7.697.918

= 195 %

  1. Rasio Solvabilitas

Menurut Sutrisno (2009:15), “Rasio Solvabilitas adalah rasio-rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan

dilikuidasi.”

Menurut Djarwanto (2004:162), “Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka  panjangnya. Besarnya ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1 yang berarti dua kali dari total hutang perusahaan dikatakan solvable bila rasionya kurang dari 200%.

SOLVABILITAS       = Total aktiva / Total kewajiban

Tahun  2008                = 24.904.022 / 10.359.076

= 240 %

Tahun 2007                 = 21.878.013 / 8.474.564

= 259 %

  1. Rasio Profitabilitas

Bagi perusahaan umumnya mempunyai tujuan paling utama adalah mendapatkan keuntungan yang optimal. Meskipun demikian masalah profitabilitas adalah lebih penting daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bagi  perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba usaha perusahaan tersebut atau dengan kata lain adalah menghitung  profitabilitasnya.

Menurut Sutrisno (2009:222), “Profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.”

Menurut Husnan dan Pujiastuty (2002:73), “Rasio Profitabilitas yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan.”Menurut Munawir (2007:240), “menjelaskan pula bahwa Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.”Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas suatu perusahaan merupakan pencerminan kemampuan modal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena, profitabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu perusahaan di dalam menggunakan modal kerja, maka cara menggunakan tingkat profitabilitas untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan merupakan cara yang baik.

 

PROFITABILITAS = Laba / Modal

Tahun 2008              = 891.358 / 14.530.132

= 6 %

Tahun 2007              = 710.565 / 13.386.776

= 5 %

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

  • Dari hasil laporan keuangan PT GUDANG GARAM Tbk periode tahun 2008 dan 2007, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil laporan keuangan PT GUDANG GARAM Tbk telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
  • Solvabilitas PT GUDANG GARAM Tbk Tahun 2008 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi penurunannya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dari 259 % menjadi 240 %. Hal ini dikarenakan jumlah aktiva lancar lebih besar daripada jumlah hutang lancar.
  • Rasio profitabilitas PT GUDANG GARAM Tbk mengalami kenaikkan dari tahun 2007 yang semula 5 % menjadi 6 %.

Daftar pustaka :

REMUNERASI

TUGAS SOFTSKILL

REMUNERASI

Disusun untuk memenuhi tugas pribadi oleh :

Nama : Utrin Safitri

Kelas : 3EB17

NPM : 27212535

 UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2014 / 2015

 

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang Kebijakan Remunerasi

Remunerasi pemerintahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi Birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.

Perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai yang mengawakinya. Perubahan dan pembaharuan tersebut, dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:

  1. Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani atau feodal style, dsb.)
  2. Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
  3. Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja aparatur negara.
  4. manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien.
  5. Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.
  • Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini selain untuk melaksanakan tugas softskill yang telah diberikan juga bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua.

  • Rumusan Masalah
  1. Maksud dan tujuan kebijakan Remunerasi
  2. Siapa saja yang mendapatkan Remunerasi
  3. Landasan hukum kebijakan remunerasi
  4. Mengapa Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Birokrasi?

BAB II

PEMBAHASAN

 

1.1 Maksud dan tujuan kebijakan Remunerasi

 

Para aparatur negara adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan tersebut, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan kultur pegawai (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap pegawai diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

  1. Remunerasi

Remunerasi adalah merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa keberadaannya di dalam suatu organisasi perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab, akan terkait langsung dengan pencapaian tujuan perusahaan. Remunerasi yang rendah tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi kelangsungan hidup perusahaan.

Secara teoritis dapat dibedakan dua sistem remunerasi, yaitu yang mengacu kepada teori Karl Mark dan yang mengacu kepada teori Neo-klasik. Kedua teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang berlaku dewasa ini selalu berada diantara dua sistem tersebut. Berarti bahwa tidak ada satupun pola yang dapat berlaku umum. Yang perlu dipahami bahwa pola manapun yang akan dipergunakan seyogianya disesuaikan dengan kebijakan remunerasi masing-masing perusahaan dan mengacu kepada rasa keadilan bagi kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan).

Produktifitas tinggi pada instansi yang sudah mendapat remunerasi dinilai dan diberikan penghargaan berupa tunjangan remunerasi, namun hal tersebut tidak terjadi pada instansi yang belum mendapat remunerasi. Tunjangan remunerasi tersebut diharapkan dapat menggerakkan pegawai – pegawi yang kurang produktif untuk lebih aktif memperbaiki diri sehingga mendapatkan tugas/pekerjaan dari atasannya. Namun, pada instansi yang sudah memiliki remunerasipun dalam kenyataannya masih terdapat pegawai yang tidak produktif. Sebagian besar dari mereka merasa sudah tidak mampu memperbaiki diri dan pasrah dengan keadaan yang ada. Tuntutan produktifitas dan disiplin yang tinggi menyebabkan mereka merasa terlalu “tua” untuk mengejarnya. Pada umumnya hal tersebut terjadi pada pegawai yang sudah mendekati masa pensiun.

Remunerasi idealnya memang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas dan kedisiplinan serta mengubah budaya kerja pegawai. Hal tersebut tidaklah mudah. Penerapan sistem remunerasi memerlukan pengawasan atasan langsung dalam menilai kinerja pegawai di bawahnya. Jika tidak maka banyak pegawai yang “mencari – cari” cara untuk mendapatkan remunerasi tersebut.

Salah satu Instansi pemerintah di Jakarta telah berupaya memenuhi persyaratan remunerasi yang telah ditetapkan Tim Independen Remunerasi. Instansi tersebut telah membuat beberapa prosedur efisiensi pelayanan berupa percepatan pelayanan publik, perbaikan informasi public, serta berbagai tools penunjang untuk dapat mengukur kinerja pegawai, dan kinerja  unit kerja di bawahnya. Diawali dnegan merubah sistem perencanaan yang menggunakan berbagai tools manajemen seperti Balanced Score Card, menyusun KPI (Key Performance Indikator), dan membentuk sub bagian manajemen kinerja pegawai sebagai tim penilai dan pengawas kinerja.

Tim penilai dan pengawas kinerja harus dapat menerapkan aspek – aspek penilaian kinerja secara objektif. Aspek – aspek penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja menurut Bernardin dan Russel ( 1995 : 383 ) yaitu:

  1. Quality, Merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.
  2. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit, siklus kegiatan yang dilakukan.
  3. Timelinness, merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dihendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersebut untuk kegiatan orang lain.
  4. Cost effectiveness, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi ( manusia, keuangan, teknologi, dan material) dimaksimlkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.
  5. Need for supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seseorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
  6. Interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik, dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan.

Diharapkan dengan sistem yang telah terbentuk tersebut budaya kerja pegawai instansi pemerintah dapat berubah dan memperoleh penghargaan lebih atas kinerja mereka melalui penerapan tunjangan remunerasi.

Menurut Marli Dahyaridi (2008), Reformasi Birokrasi pada dasarnya mencakup 3 (tiga) program besar yakni :

  1. Reformasi Birokrasi, merupakan usaha pembenahan profesionalisme pegawai negeri, sistem kepegawaian nasional, rasionalisasi jumlah pegawai negeri, penerapan reward & punishment system, dan penataan hubungan antara birokrasi dengan partai politik;
  2. Reformasi Institusi, merupakan usaha pembenahan dan pembentukan institusi pemerintah yang efektif, efisien, produktif dan berorientasi kinerja;
  3. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan,merupakan usaha pembenahan sistem manajemen keuangan pemerintah mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan, termasuk sistem pelaporan keuangan yang efisien, efektif, dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.
  4. Reformasi Birokrasi pertama kali dilaksanakan melalui Reformasi Remunerasi dengan menunjuk Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung sebagai Pilot ProjectReformasi Remunerasi.
  5. Reformasi Remunerasi merupakan penghargaan (reward) kinerja pegawai pemerintah berupa tambahan tunjangan kinerja pegawai diluar gaji pokok dengan standar tertentu. Namun, pembentukan aparatur negara yang bersih, efektif, efisien, produktif, dan sejahtera melalui remunerasi belum dapat terukur efektifitasnya.
  6. Remunerasi yang telah diterapkan pada beberapa Instansi Pemerintah tersebut di atas menyebabkan Instansi Pemerintah yang lain berlomba untuk dapat masuk dalam antrian instansi yang akan mendapat remunerasi selanjutnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan sosial diantara pegawai pemerintah tersebut. Sebagai contoh, pendapatan pegawai Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan remunerasi untuk golongan II (dua) mencapai Rp. 3 juta per bulan, sedangkan pegawai dengan golongan yang sama pada Instansi Pemerintah yang belum mendapatkan remunerasi hanya sebesar Rp. 1,5 juta. Padahal belum tentu pegawai dengan gaji Rp. 3 juta per bulan tersebut memiliki kinerja yang lebih baik dari pada pegawai yang mendapatkan gaji Rp 1,5 juta per bulan. Hal tersebut dapat dikarenakan kinerja mereka tidak terukur dan tidak adanya prosedur yang jelas dalam pengukuran kinerja.
  1. Kebijakan Pemerintah mengenai Remunerasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) akan membuat program penilaian kinerja untuk setiap aparatur negara. Hasil penilaian ini akan berdampak pada remunerasi. Reformasi birokrasi mendorong agar adanya percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai alat pemerintah yang dituntut agar bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan (dalam Effendi, 2009,h.186).

 1.2   Pihak yang Mendapat Remunerasi

     Sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam tiga kelompok : 

  1. Prioritas pertama adalah seluruh Instansi Rumpun Penegak Hukum, rumpun pengelola Keuangan Negara, rumpun Pemeriksa dan Pengawas Keuangan Negara serta Lembaga Penertiban Aparatur Negara.
  2. Prioritas kedua adalah Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Daerah (PEMDA).
  3. Prioritas ketiga adalah seluruh kementerian/lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.
  • Landasan Hukum Kebijakan Remunerasi.
  • UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
  • UU No.43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawabnya. ( Psl 7, UU No.43/1999).
  • Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa : “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. “.
  • Perpres No.7/2005, tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional.
  • Konvensi ILO No. 100;, Diratifikasi pd th 1999, bunyinya ‘Equal remuneration for jobs of equal value’ (Pekerjaan yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama).

Sedangkan yang menjadi payung hukum pemberian remunerasi di Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Peraturan Presiden No. 40 tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan tersebut juga dicantumkan nominal tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatannya (Job Class) masing-masing.

Mengenai pelaksanaan pemberian remunerasi telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-18 KU.01.01. tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Yang perlu diperhatikan dalam pemberian remunerasi di Kementerian Hukum dan HAM RI, tertera dalam bab 2 mengenai komponen penentu besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-18 KU.01.01. tahun 2011.

Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan berdasarkan 3 komponen, yaitu:

  1. Target kinerja yang dihitung menurut kategori dari nilai capaian Standar Kinerja Pegawai (SKP);
  2. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai; dan
  3. Ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dalam pasal 4 disebutkan bahwa :

  • Tunjangan kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan kategori dan nilai capaian SKP;
  • Ketentuan mengenai kategori dan nilai capaian SKP sebagaiamana dimaksud dalam pasal 3 huruf a serta penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Besaran tunjangan kinerja yang akan diterima tidak mutlak sama dengan besaran yang ditetapkan sesuai grade karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jumlah kehadiran (telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-18 KU.01.01. tahun 2011). Selain itu di masa yang akan datang, besaran tunjangan kinerja bisa naik atau juga bisa turun, tergantung dari hasil penilaian Tim Evaluasi Independen.

1.5 Mengapa Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Birokrasi ?

Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi birokrasi, mengingat dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sanga ditentukan oleh perubahan kultur birokrasi didalam melaksanakan tugas pokoknya. Sedangkan keberhasilan merubah kultur tersebut. akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya.

Namun tanpa iming-iming Remunerasi, sesungguhnya Reformasi birokrasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 yang lalu. Yaitu dengan mencanangkan dan melaksanakan beberapa perubahan dan pembaharuan dibidang instrumental, bidang struktural dan bidang kultural pegawai.

Pentahapannya

Pentahapan Remunerasi dari awal kegiatan (pengumpulan data) sampai dengan tahap legislasi (penerbitan undang-undang) adalah :

  • Analisa jabatan
  • Pengumpulan data jabatan
  • Evaluasi jabatan dan Pembobotan
  • Grading atau penyusunan struktur gaji baru.
  • Job pricing atau penentuan harga jabatan
  • Pengusulan peringkat dan harga jabatan kepada Presiden (oleh Meneg PAN)

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah adil dan proporsional. Artinya kalau kebijakan masa laiu menerapkan pola sama rata (generalisir), sehingga dikenal adanya istilan PGPS (pinter goblok penghasilan sama). Maka dengan kebijakan Remunerasi, besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya.

Tantangan Remunerasi

Merancang program Remunerasi merupakan suatu proses yang kompleks. Ini bukan hanya melakukan penelitian gaji dan menempatkan bilangan pada selembar formulir. Di masa lalu, mereka yang mengurusi Remunerasi harus memahami proses perencanaan, proyeksi, dan pengaturan. Mereka juga harus terbiasa dengan prosedur statistik Sebagai tambahan, mereka harus mampu mengumpulkan data dari banyak sumber dan mengatur data menjadi struktur sehmgga setiap orang dapat memahami dan menggunakannya. Struktur tersebut harus memenuhi kebutuhan yang layak dan permintaan karyawan dan manajer dan juga sesuai dengan fflosofi organisasi dan kemampuannya untuk membayar. Semuanya ini tidak dapat dicapal melalui metode sembarangan. Ini memerlukan pengembangan suatu sistem. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, orang memahami nilai uang dalam kehidupan mereka. Orang-orang boleh jadi melakukan banyak tindakan manajerial yang tidak keliru, namun ketika berurusan dengan pembayaran mereka menjadi sangat cermat.

Dalam organisasi masa kini, yang berubah-ubah dan lebih informal struktur pekerjaan sedang berubah. Sistem Remunerasi tradisional yang strukturnya rumit tidak disukai karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ahli profesional penggajian harus meniadi lebih tanggap dan fleksibel. Jelas bahwa pekerjaan saat ini membutuhkan kompetensi. Bentuk organisasi yang baru mengharuskan orang untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada kerja sama tim dan proyek. Oleh karena itu, job description yang lama yang berkaitan dengan tingkat pembayaran mulai menjadi usang. Setelah mulai muncul sistem baru, muncul kebutuhan mendesak untuk memonitor dan mengukur secara objektif hasil kerja sistem.

Dengan menyelidiki proses dari awal hingga sistem Remunerasi dan hasilnya, seseorang dapat menemukan petunjuk untuk melakukan penilaian. Potensi kekeliruan terjadi ketika dilakukan pengukuran kegunaan dan hasil dari sistem dan ketika menyiratkan bahwa ini diseja-jarkan dengan produktivitas atau efektivitas departemen Remunerasi. Pada satu sisi ini benar, pada sisi lain ini tidak benar. Poin ini penting dan masalahnya cukup kompleks sehingga kita butuh waktu untuk menentukan dasar pemikiran kriteria pengukuran yang berbeda.

Pertama, mengacu kepada definisi kita akan produktivitas dan efektivitas, Saudara ingat bahwa “produktivitas” berkaitan dengan tingkatan hasil kerja dalam aktivitas yang berharga. Efektivitas ialah melakukan hal yang benar—memperoleh hasil yang diinginkan. Dua isu ini secara semantik berbeda tetapi secara pragmatis tidak terpisahkan. Adalah sulit untuk membayangkan performa efektif yang dilakukan dalam suatu cara yang tidak produktif. Meskipun demikian, saya akan menawarkan cara untuk melihat departemen Remunerasi dari dua sisi sudut pandang produktif dan sudut pandang efektif.

Departemen Remunerasi mencoba untuk memenuhi peranan organisasi dalam membantu menarik, mempertahankan, dan member insentif karyawan dengan melakukan beberapa hal berikut ini:

  • Membentuk sistem manajemen kinerja dan penggajian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berkembang.
  • Mengatur biaya program penggajian tidak hanya dengan memonitor biaya tetapi juga dengan memengaruhi cara manajer menggunakan program.
  • Staf penggajian mencoba untuk mengomunikasikan sistem penggajian dan manajemen hasil kerja kepada karyawan sehingga mereka akan memahami bagaimana dan mengapa sistem berjalan seperti itu.
  • Departemen penggajian, dengan memonitor pelaksanaan penggajian dari manajemen, berusaha meyakinkan karyawan bahwa sistem pembayaran itu bersifat adil, seimbang, dan kompetitif.

Mempertahankan Sistem yang Berjalan

Salah satu pernyataan yang paling benar mengenai struktur gaji ialah struktur gaji tidak boleh kaku dan harus dinamis. Di masa lalu, ini berarti tinjauan tahunan terhadap tingkat pembayaran. Struktur berubah hanya jika peristiwa yang signifikan terjadi. Dewasa ini, dan beberapa tahun ke depan, strukturnya menjadi kurang permanen. Organisasi masih melakukan eksperimen, mencoba untuk mengatur gaji dan biaya. Adalah menarik untuk melihat organisasi bergerak ke metode baru seperti broadbanding, dan kemudian secara bertahap memodifikasinya.

Dengan kecenderungan menuju ke arah teamwork (kerja tim), komponen yang menyatukan satu struktur gaji sebagai satu kesatuan harus dimonitor secara terus-menerus. Oleh karena pekerjaan berubah, maka pekerjaan harus diperluas. Seorang manajer yang proaktifakan berpikir ke depan untuk melihat perubahan dan gejala struktural.

Mengaudit job deskripsi hanyalah bagian dari proses. Uraian tugas pekerjaan menolong perekrut yang memerlukan informasi paling baru untuk mengisi pekerjaan. Meskipun demikian, struktur gaji tidak akan bermanfaat kecuali diikuti dengan evaluasi. Oleh karena itu, sistem pemeliharan yang teratur adalah dua langkah proses. Ketika deskripsi pekerjaan ditulis ulang maka evaluasi pekerjaan dilakukan dan struktur dirancang ulang. Tujuan pemeliharaan dapat ditentukan untuk deskripsi, evaluasi, dan leveling. Rumus berikut ini menghasilkan faktor evaluasi pekerjaan.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

STRATEGI mengelola Remunerasi itu seperti mengamati pipa minyak. Remunerasi merupakan sebuah aliran terus-menerus seperti tiada akhirnya, dengan sedikit interupsi untuk memperbaiki kebocoran. Ada beberapa poin pengecekan untuk menentukan bagaimana kita melakukannya. Meskipun fungsi Remunerasi terutama berurusan dengan masalah kuantitatif, ada beberapa ukuran efisiensi dan produktivitas Remunerasi kelompok. Penempatan staf layak untuk dievaluasi tersebut karena itu pada dasarnya merupakan pekerjaan proyek. Setiap pembukaan lowongan ialah seperti proyek dengan awal dan akhir. Remunerasi bertugas melakukan perawatan yang pencapaian efisiensinya dapat dievaluasi. Meskipun demikian, hasilnya hanya menjadi perhatian bagi manajemen Remunerasi dan sumber daya manusia.

Mengingat makin berkurangnya talenta dan tekanan terus-menerus untuk meraih keunggulan kompetitif  di pasar bebas, saya menyarankan perpindahan fokus pada perawatan proses atau sistem ke strategi efektivitas. Program Remunerasi mempunyai tujuan yang cukup luas, penting, dan kompleks. Untuk menggapai misinya, kita harus menciptakan dan memelihara struktur dan kita dapat mengaudit seberapa baik struktur itu dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Tugas lain dari Strategi Mengelola Remunerasi ialah memenuhi kebutuhan organisasi secara wajar dan juga memenuhi kebutuhan semua karyawan secara adil. Kita dapat melacak penggunaan sistem untuk melihat seberapa baik sistem ini beroperasi berdasarkan stsaudarar dan tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Oleh karena pembuatan ekuitas pembayaran merupakan misi utama, kita dapat melihat pada hasil penggunaan sistem untuk menentukan apakah gaji didistribusikan secara tepat kepada seluruh kelompok. Kita juga dapat mengukur biaya upah dan gaji dan mengecek untuk melihat apakah ini sudah berada dalam kisaran yang dapat diterima. Kita juga dapat mengukur sikap karyawan terhadap sistem penilaian gaji dan performa. Perilaku karyawan kemungkinan akan berkaitan dengan sikap tersebut. Pada akhirnya, kita akan berurusan dengan isu-isu strategis manajemen beban dan hasil investasi dari program Remunerasi upah dan program insentif. Ini adalah tempat di mana manajemen puncak harus memfokuskan perhatiannya. Pada tingkatan mi Remunerasi berpindah dari fungsi administratif ke kemitraan strategis.

Dengan mengevaluasi seberapa baik kinerja organisasi dalam kisaran indeks ini, maka kita dapat membuat penilaian atas efektivitas departemen Remunerasi. Desain Remunerasi dan pengembangan sistem upah dan gaji dilakukan secara terus-menerus. Mengingat banyaknya jumlah penggajian mi hampir menjadikan mustahil bagi kita untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara aktivitas staf Remunerasi dan unit yang dihasilkan.

Meskipun demikian, keseluruhan departemen harus mampu menunjukkan bahwa hal ini memengaruhi pelaksanaan penggunaan dan biaya hasil dari sistem dan juga kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, jika data Remunerasi ditunjukkan kepada manajemen, dan manajemen kemudian membuat keputusan strategis yang efektif, maka departemen Remunerasi dapat mengklaim telah berkontribusi untuk menurunkan pergantian karyawan, meningkatkan moral, dan memengaruhi rasio operasional dalam produktivitas, kualitas, jasa, dan penjualan.

Mungkin, alasan yang paling penting mengapa kita harus memonitor sistem Remunerasi berasal dari hasil exit interview di Saratoga Institute. Selama bertahun-tahun kami secara terus-menerus menemukan bahwa alasan orang keluar dari perusahaan ialah karena admimstrasi pembayaran yang kurang baik. Mereka lebih perhatian kepada keadilan dan ketepatan waktu penggajian ketimbang pada jumlahnya. Gaji adalah salah satu dari tiga hal yang paling penting untuk setiap karyawan. Dua hal lainnya adalah pekerjaan itu sendiri dan relasi dalam dunia kerja. Gaji adalah hal yang sangat pribadi. Ini seperti sebuah kartu catatan individu. Ketika orang merasa bahwa perencanaan dan administrasi penggajian tidak berjalan dengan baik, maka orang akan menjadi marah. Kehilangan orang berbakat akan merugikan perusahaan. Profesional Remunerasi harus memastikan bahwa supervisor dan manajer harus menata sistem penggajian sebaik-baiknya.

          Daftar Pustaka

Irfansagala.http://irfansagala.blogspot.com/2013/03/makna-dan-tujuan-remunerasi.html. 3oktober2014.pukul 07:14.

rahmat al hafizh hafizh. http://asalnemu.blogspot.com/2014/04/makalah-tentang-remunerasi.htmltanggal 3-10-2014 .pukul 07:10

 

 

Tugas Softskill Bahasa Indonesia 2 ” Laporan Keuangan “

TUGAS SOFTSKILL
LAPORAN KEUANGAN

NAMA : UTRIN SAFITRI
NPM : 27212535
KELAS : 3EB17

UNIVERSITAS GUNADARMA
PTA 2014/2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, banayak perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Setiap perusahaan pasti memiliki rencana keuangan yang berbeda-beda. Sekarang ini perusahaan wajib memiliki suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan perkembangan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan, yang terdapat dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan memberikan gambaran kemajuan perusahaan secara periodik.
Definisi laporan keuangan yaitu suatu media informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk melaporkan keadaaan dan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak internal dan pihak eksternal perusahaan yang bermanfaat bagi pihak tersebut dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.
Informasi tersebut disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pimpinan perusahaan untuk mengelola perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Dan jika perusahaan tidak membuat laporan keuangan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan perusahaan tidak dapat mengambil keputusan ekonomi dalam rangka memajukan perusahaan.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini selain untuk melaksanakan tugas softskill yang telah diberikan juga bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua.

BAB II
PEMBAHASAN

1. LAPORAN KEUANGAN

1.1 pengertian
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

1. Laporan Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Perubahan Posisi Keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau Laporan arus dana

Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban,dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.

Pemakai Laporan Keuangan :

• Investor
• Karyawan
• Pemberi Pinjaman
• Pemasok dan Kreditor usaha lainnya
• Pelanggan
• Pemerintah
• Masyarakat

1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Meyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinereja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagaian besar pemakai. namun demikian,laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan (ekonomi). Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keuputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Menurut PSAK No. 1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK),laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen yaitu : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Tujuan Khusus

Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan secara wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

2. Tujuan Umum
Tujuan umum laporan keuangan terdiri dari :

a. memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban suatu perusahaan agar supaya dapat (1) menilai kekuatan dan kelemahannya, (2) menunjukkan pembelanjaan dan investasinya, (3) menilai kemampuan memenuhi tanggungjawabnya, dan (4) menunjukkan dasar sumber pertumbuhan;
b. menyediakan informasi yang dapar dipercaya mengenai perubahan sumber penghasilannya sebagai akibat aktivitas-aktivitas perusahaan yang diarahkan pada pencapaian laba agar dapat (1) menunjukkan kepada para investor hasil dividen yang diharapkan, (2) menunjukkan kemampuan operasi membayar kreditor dan leveransir, serta menyediakan job-job untuk karyawan, pajak gaji, dana yang diperoleh untuk perluasan, (3) menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendailan manajemen, dan (4) menunjukkan profitabilitas jangka panjang;
c. menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk menaksir penghasilan yang potensial dari peusahaan;
d. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi serta perubahan kewajiban;
e. mengungkapkan informasi lain yang relevan bagi kebutuhan para pemakai laporan keuangan.

1.3 Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam dua bentuk yaitu :
1. Posisi keuangan pada suatu saat, yaitu yang lebih dikenal dengan istilah neraca (balance sheet).
2. Perubahan posisi keuangan untuk suatu periode, yaitu terdiri dari :
– Laporan rugi/laba (income statement).
– Laporan perubahan modal (capital statement) atau untuk perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas dikenal dengan laporan laba yang ditahan (retained earning).
Kepala seluruh daftar keuangan yang merupakan kesatuan dari laporan keuangan seperti tersebut di atas harus menyebutkan nama perusahaan, judul daftar, dan tanggal/periode.
Nama perusahaan adalah perusahaan yang angka-angkanya dicantumkan dalam daftar keuangan yang bersangkutan. Judul daftar menunjukkan nama daftar perusahaan yang besangkutan yang membedakan dari daftar keuangan lainnya.
Tanggal merupakan saat keadaan yang dialporkan tersebut terjadi, sedangkan periode menunjukkan kurun waktu yang tercakup dalam daftar keuangan.

2. NERACA (BALANCE SHEET)

Neraca adalah suatu daftar keuangan yang memeuat ikhtisar tentang harta, utang, dan penutupan hari terakhir dari suatu usaha atau perusahaaan pada suatu saat tertentu, biasanya pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun.

a. Klasifikasi Pos Neraca
Agar neraca dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para pemakainya, setiap pos neraca harus disusun dan dikelompokan menurut golongannya masing-masing.
Pada kebanyakan perusahaan jas adan dagang, aktiva dibagi dalam dua kelompok yaitu, aktiva lancar dan aktiva tetap. Adapun passiva dibagi dalam tiga kelompok, yaitu utang lancer, utang jangka panjang, dan modal.
Aktiva lancar adalah uang tunai dan aktiva lainnya yang dalam jangka waktu normal akan menjadi uang tunai. Aktiva lancar suatu perusahaan, antara lain meliputi perkiraan-perkiraan :
1. Kas
2. Surat berharga
3. Wesel tagih
4. Piutang dagang
5. Pendapatan yang masih harus diterima
6. Bahan habis pakai
o Perlengkapan toko
o Perlengkapan kantor
7. Persediaan barang dagangan
8. Aktiva lancar lain-lain

Aktiva tetap berwujud adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya konkret dan digunakan dalam operasi perusahaan secara permanen. Aktiv aini mencakup antara lain :
1. Kendaraan
2. Peralatan toko
3. Peralatan kantor
4. Peralatan pabrik
5. Bangunan
6. Tanah
7. Aktiva tetap lainnya

Utang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang dari satu tahun. Utang lancar terdiri dari :
1. Utang dagang
2. Utang wesel
3. Utang pajak
4. Biaya yang masih harus dibayar
 rekening listrik
 telepon
 honorarium
 lain-lain
5. utang jangka panjang yang telah jatuh tempo
6. utang lain-lain
Utang jangka panjang adalah kewajiban keuangan perusahaan yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun. Utang jangka panjang diantaranya :
1. utang bayar jangka panjang
2. utang hipotek
3. utang obligasi
4. utang jangka panjang lainnya

2.1 Bentuk Neraca

Bentuk neraca yang konvensional dan lazim digunakan , yaitu :
1. bentuk horizontal
2. bentuk vertical

Bentuk horizontal disebut bentuk perkiraan atau bentuk (T) karena bentuknya sama dengan perkiraan (T) yang mempunyai dua sisi, yaitu sebelah kiri disebut debet dan sebelah kanan disebut kredit.

3. Laporan Laba/Rugi
Laporan laba/rugi adalah suatu daftar yang membuat ikhtisar tentang penghasilan, biaya, serta hasil neto suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun.
Laporan laba/rugi merupakan laporan keuangan utama disamping neraca, memberikan informasi tentang perubahan posisi keuangan dari kegiatna opersi perusahaan selama satu periode tertentu yang menyajikan dua unsure pokok, yaitu penghasilan dan biaya.

3.1 Bentuk Laporan Laba/Rugi
Bentuk laporan laba/rugi yang sering digunakan ada dua macam, yaitu bentuk langkah tunggal dan bentuk langkah majemuk.
Bentuk Tunggal
Laporan laba/rugi yang menggabungkan penghasilan-penghasilan menjadi satu kelompok dan menggabungkan biaya-biaya pada kelompok lain. Untuk mengitung laba/rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu total penghasilan dikurangi total biaya.
Bentuk Majemuk
Laporan laba/rugi majemuk adalah laporan laba/rugi yang disusun dengan mengelompokan penghasilan dan biaya dalam beberapa bagian, sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laba/rugi. Bentuk laporan ini banyak digunakan oleh orang, sebab memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan analisis laporan keuangan.
Di dalam laopran laba/rugi bentuk majemuk terdapat empat bagian pokok yaitu :
a) Bagian pertama
Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, yaitu penjualan barang/jasa, diikuti harga pokok penjualan barang/jasa, sehingga diperoleh laba kotor.
b) Bagian kedua
Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya usaha yang terdiri dari :
(1) Biaya penjualan
(2) Biaya umum dan administrasi
Bagian pertama dikurangi bagian kedua menghasilkan laba usaha.
c) Bagian ketiga
Bagian ketiga menunjukkan penghasilan lain-lain dan biaya lain-lain yang bukan berasal dari kegiatan usaha pokok, namun sering terjadi dalam kegiatan perusahaan. Jika selisih antara jumlah penghasilan lain-lain melebihi jumlah biaya lain-lain maka selisihnya ditambahkan pada laba usaha. Dalam keadaan sebaliknya dikurangkan.
d) Bagian keempat
Bagian keempat me nunjukkan laba atua rugi insidentil, sehingga sesudah bagian ini diperhitungkan akan diperoleh laba bersih sebelum kena pajak.

4. Laporan Perubahan Modal (Capital Statement )
Perbandingan antara investasi semula pada awal periode dengan modal yang dilaporkan dalam daftar neraca pada akhir periode, menyatakan suatu perubahan modal (kemajuan perusahaan).
Informasi tentang perubahan neto dalam modal yang terjadi selama periode tertentu, umumnya dilaporkan dalam suatu daftar yang disebut laporan perubahan modal. Laporan tersebut berfungsi sebagai mata rantai antara neraca dan laporan laba/rugi.
Laporan peru bahan modal adalah suatu daftar yang memuat ikhtisar terperincitentang perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun.
Di dalam laopran perubahan modal, selain member gambaran mengenai perubahan neto dalam modal juga unsur-unsurnya yang menyebabkan terjadinya perubahan itu sendiri.
Dua unsure penting yang dapat menyebabkan perubahan modal yaitu :
1) Transaksi operasi
2) Transaksi modal

Yang dimaksud dengan transaksi yang bersangkutan dengan kegiatan usaha perusahaan pada umumnya, dalam rangka mencapai tujujan perusahaan. Hal ini menyangkut pendapatan dan biaya seperti yang digambarkan dalam laporan laba/rugi. Sementara itu, trnasaksi modal adalah transaksi yang timbul akibat hubungan antara pemilik dengan perusahaan yang bersangkutan dalam suatu penyediaan dana. Misalnya penyetoran atau investasi dan pengambilan pribadi.
Dari uraian diatas, jelaslah bahwa laporan perubahan modal mempunyai kedudukan yang sama dengan laporan keuangan utama lainnya, seperti laporan neraca dan laporan laba/rugi.

BAB III
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari empat laporan dasar, yaitu:
• Neraca, menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban serta modal pada waktu tertentu.
• Laporan rugi-laba, menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya (beban) yang dikeluarkan sebagai akibat dari pencapaian tujuan dalam suatu periode tertentu.
• Laporan perubahan modal/laba ditahan, yang memuat tentang saldo awal dan akhir laba ditahan dalam Neraca untuk menunjukkan suatu analisa perubahan besarnya laba selama jangka waktu tertentu.
• Laporan arus kas, memperlihat aliran kas selama periode tertentu, serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang dicakup.
Jadi, idealnya sebuah catatan laporan keuangan harus mampu mencerminkan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan kinerja suatu perusahaan.

1.2 Daftar Pustaka

Sadeli, Lili M, Haji. 2000. Dasar-Dasar Akuntansi. Jakarta : Bumi Aksara.
Di unduh dari http://item2mniez.blogspot.co./2010/11/tujuan-laporan-keuangan-berdasarkan.html.tanggal 4 Oktober 2014 pukul 23:19.
Di unduh dari http://arifinbudi.blogspot.com/2014/02/materi-kuliah-dasar-akuntansi-bab-2.html. tanggal 4 Oktober 2014 pukul 23:22.

Tugas Softkill tentang Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Nama : Utrin Safitri

NPM   : 27212535

Kelas   : 2EB17

JUDUL ARTIKEL : Tarif Listrik Industri Naik Bertahap Mulai 1 Mei

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan ihwal kenaikan bertahap tarif listrik untuk tahun ini. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2014 itu menyebutkan tarif listrik akan naik setiap dua bulan, yaitu pada 1 Mei 2014, 1 Juli, 1 September, dan 1 November.

Dalam beleid yang ditandatangani Menteri ESDM Jero Wacik ini, ditetapkan kenaikan tarif listrik untuk dua golongan pelanggan. Golongan pertama adalah pelanggan I-3 atau industri dengan daya di atas 200.000 watt yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, pelanggan I-4 atau industri dengan daya 30.000 watt ke atas.

“Untuk golongan I-3 perusahaan terbuka naik 8,6 persen per dua bulan dan golongan I-4 naik 13,3 persen per dua bulan,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, Rabu, 16 April 2014,

Tarif listrik I-3 yang saat ini berlaku Rp 803 per kilowatt-jam akan naik bertahap menjadi Rp 1.115 per kilowatt-jam pada 1 November 2014 untuk perusahaan terbuka. Sedangkan tarif listrik untuk industri besar yang saat ini Rp 723 per kilowatt-jam akan naik bertahap menjadi Rp 1.191 per kilowatt-jam.

Pemerintah juga menetapkan tarif listrik akan disesuaikan setiap bulan mulai pertengahan tahun ini. Setiap bulan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menetapkan tarif yang disesuaikan dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan inflasi. Penyesuaian tarif listrik dilaksanakan setiap bulan bila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, salah satu atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik. 

Tarif ini ini berlaku untuk rumah tangga besar dengan daya 6.600 watt, keperluan bisnis menengah dengan daya 6.600-200.000 Watt, keperluan bisnis besar dengan daya 200.000 watt ke atas, dan kantor pemerintah pada tegangan rendah dengan daya 6.600-200.000 Watt.

Perubahan tarif ini diperkirakan bisa mengurangi subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. Kenaikan tarif listrik untuk pelanggan I-3 diperkirakan bisa menghemat subsidi Rp 1,39 triliun, sementara kenaikan untuk golongan I-4 akan membuat negara mengirit Rp 7,57 triliun. Adapun penyesuaian tarif bisa menghemat Rp 2 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, pemerintah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp 71,4 triliun.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/090571199/Tarif-Listrik-Industri-Naik-Bertahap-Mulai-1-Mei. kamis, 19 Juni 2014 pukul 22:45.

http://dhanikotak.wordpress.com/category/teknik-tenaga-listrik/. Jumat, 20 Juni 2014 pukul 10:15.

TANGGAPAN

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL), masih menjadi perbincangan yang cukup hangat di berbagai komponen masyarakat. Banyak bermunculan pro dan kontra mengenai masalah ini. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa listrik memiliki peranan vital dalam segala aktivitas masyarakat hingga saat ini. Kali ini saya ingin mengaji kaitan dari kebijakan tersebut dengan fenomena masyarakat yang ada serta beberapa solusi/tindakan yang dapat kita ambil untuk mendukung kebijakan tersebut untuk kesjahteraan masyarakat.

keputusan kementrian ESDM No.32/HUMAS KESDM/2010, pemerintah ingin mengendalikan dana subsidi listrik agar tepat sasaran bagi masyarakat. Dana yang dianggarkan mencapai Rp. 55,1 Triliun rupiah. Selama ini, besaran subsidi disamaratakan kepada semua pengguna. Hal ini dirasa terlalu memberatkan bagi kalangan rakyat kecil. Untuk mengindari hal tersebut dan meningkatkan daya saing industri, maka dibuatlah kebijakan berupa kenaikan TDL yang baru-baru ini kita dengar.

Sejak kebijakan ini mulai dirancang, mulai banyak pihak-pihak dari berbagai macam kalangan yang menolak, karena dirasa terlalu memberatkan pengguna listrik (bagi pelanggan yang mengalami kenaikan listrik). Yang sangat disayangkan, banyak LSM yang bertindak cukup apatis dalam mengkritisi kebijakan kenaikan TDL ini tanpa mencoba untuk melakukan pengkajian terstrutur mengenai kebijakan ini. Saya mencoba mengkaji lebih dalam dengan memodelkan pola “konflik” yang terjadi di negara kita berkaitan dengan kenaikan tarif TDL dengan digram alir di bawah ini.

 

Biaya pembangkitan listrik yang tinggi di Indonesia diakibatkan sebagian besar bahan bakar pembangkit listrik kita menggunakan BBM dan batu bara. Perlu adanya alternatif sumber pembangkit listrik di Indonesia untuk mengurangi biaya produksi tersebut. Salah satu potensi alam Indonesia adalah panas bumi. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang luar biasa yang memiliki prospek yang bagus untuk dijadikan pembangkit listrik. Namun kendala yang serupa juga ditemui pada pemanfaatan sumber terbaharui ini, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena biaya investasinya cukup tinggi.

Biaya produksi dan investasi yang tinggi ini dapat berakibat secara langsung ataupun tidak terhadap kenaikan harga penjualan pada pelanggan dan pemerintah harus memberikan subsidi yang lebih. Bukan tidak mungkin suatu saat harga akan kian melambung mengingat bahan baku yang dipakai.

SOLUSI

Melihat problem yang ada di masyarakat sekarang ini, perlu adanya sebuah wawasan tentang kelistrikan bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena tingkat kepedulian masyarakat hanya sebatas “pemakai” listrik. Padahal, dibutuhkan pula kesadaran masyarakat dalam penegelolaan dari listrik itu sendiri. Bagaimana caranya? Banyak metode yang dapat digalakkan dan salah satunya hal konkrit yang dapat dilakukan dalam pencerdasan masyarakat tentang kelistrikan adalah dengan cara penghematan listrik.

Penghematan listrik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Berikut ini beberapa cara yang cukup mudah diaplikasikan di rumah tangga :

      Matikan lampu dan peralatan elektronik (televisi, komputer, stereo, mesin cuci, oven, hingga video game) bila tidak diperlukan.

      Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan stand-by. Mereka masih mengonsumsi listrik!

      Ganti lampu yang Anda gunakan dengan lampu hemat energi. Lampu jenis ini menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan lampu biasa. Harganya memang lebih mahal, tetapi Anda dapat menghemat biaya listrik.

      Pada kondisi stand by, alat elektronik masih menggunakan listrik sebesar 5 watt.

      Membiarkan TV, computer, tape, DVD player pada kondisi stand by selama 8 jam/hari berarti :

  • melakukan pemborosan listrik sebesar 160 watt/jam/hari
  • memboroskan uang sebesar Rp.35.000/tahun
  • mengemisikan 43 kg gas CO2/tahun

 

Bahwa penghematan sebetulnya adalah suatu metode pembangkitan listrik dengan cost yang paling murah. Intinya, pola hidup konsumtif kitalah yang perlu mendapat perhatian serius. Kalau kita tetap hidup boros sedemikian rupa, bukan tidak mungkin akan ada kenaikan TDL selanjutnya. Lalu, apakah kita hanya akan menentang tanpa berkaca apakah kita sudah cukup bijak dalam menggunakan listrik ?